Spektrum Ideologi Demokrasi Terpimpin

Pemikiran politik modern di Indonesia diawali oleh bangkitnya nasionalisme modern. Hal ini berlangsung mulai sekitar tahun 1900-1910an. Dengan hadirnya mahasiswa serta cendikiawan muda yang bisa menuntut ilmu di Belanda, menjadi awal lahirnya kesadaran politik dan pergerakan nasional. Berkembangnya kesadaran politik dan pergerakan nasional ini ditandai dengan banyaknya organisasi serta partai-partai yang berdiri di Indonesia untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi tersebut antara lain yaitu Budi Utomo, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa dan masih banyak lainnya. Adanya organisasi-organisasi dan partai-partai tersebut memunculkan pengaruh pandangan politik yang berbeda. Dengan adanya berbagai pengaruh politik yang berbeda di Indonesia, menjadikan hal ini sebagai latar belakang adanya perdebatan ideologi yang terus berkembang dan mewarnai Indonesia.

Berkembangnya pengaruh pandangan politik di Indonesia menimbulkan berbagai keberagaman yang membuat Herbert Feith, seorang tokoh Australia, membahas lebih dalam mengenai pandangan politik Indonesia didalam bukunya yang berjudul “Pengantar” dalam Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 (Jakarta: LP3ES, 1988). Dalam bukunya tersebut ia membahas perkembangan pandangan politik di Indonesia dengan membaginya menjadi tiga periode, yaitu: (1) Periode revolusi bersenjata (Agustus 1945- Desember 1949). Pada masa ini masih sangat terlihat bahwa pandangan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kelompok atau orang-orang yang memelopori lahirnya pergerakan nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta. Sutan Syahrir dan masih banyak tokoh lainnya. Pada masa ini terdapat sebuah peristiwa bersejarah yaitu lahirnya Pancasila sebagai hasil dari buah pemikiran polotik pada masa tersebut. (2) Periode liberal (1950-1959). Pada periode ini banyak muncul para golongan muda yang banyak memiliki perbedaan pendapat dengan golongan muda sebelumnya. Pada periode ini banyak terjadi konflik dan perdebatan yang cukup sengit. Sehingga periode ini dikenal sebagai periode pertentangan ideologi. (3) Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Periode ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Soekarno yang terlalu mendominasi pandangan politik saat itu.

Dengan adanya tiga periode tersebut, Feith (1998) menyebutkan bahwa mungkin akan terjadi pertentangan hebat yang akan menimbulkan berkembangnya lima ideologi di Indonesia yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis, dan komunisme. Dari kelima ideologi tersebut, Islam merupakan dasar ideologi yang paling banyak memberikan pengaruhnya. Banyak partai besar yang berlandaskan ideologi Islam sebagai buktinya antara lain seperti NU dan Masyumi. Kemudian nasionalisme radikal juga cukup memberikan pengaruh yang besar, hal ini dibuktikan dengan pengaruhnya terhadap pembentukan PNI. Sementara pada komunisme sudah terlihat jelas pengaruhnya melalui PKI. Selanjutnya meskipun tradisionalisme Jawa tidak cukup populer tapi banyak organisasi yang dipengaruhi oleh nilai nilai yang dianutnya. Terakhir adalah demokratis yang dianggap paling berhasil mempengaruhi pemikiran politik di Indonesia. Hal ini sangat terlihat jelas melalui PSI. Ideologi demokratis lebih menekankan kepada kebebasan individu, keterbukaan terhadap arus intelektual dan penolakan terhadap chauvinisme.

Berbeda dengan Ir. Soekarno dan orang Indonesia pada umumnya. Pada tahun 1926, Soekarno menulis tentang Nasionalisme, Islam, dan Marxisme sebagai tiga ideologi utama yang mencakup pemikiran politik di Indonesia. Beliau mengeluarkan istilah NASAKOM yang merupakan singkatan dari Nasionalis, Agamis, dan Komunis. Dengan ini beliau menginginkan agar sikap nasionalis juga berlandaskan pemikiran agama khusunya keislaman dan komunisme. Beliau mengatakan dalam pidatonya “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” bahwa ketiga pemikiran ini sebenarnya mempunyai nilai dan cita-cita yang sama (Soekarno, 1964). Banyak yang menentang hal ini, mereka menganggap bahwa ketiga ideologi tersebut sangat bertentangan, namun Soekarno meyakini bahwa kombinasi ketiga ideologi ini memiliki tujuan dan cita-cita yang sama sehingga akan menimbulkan sinkronisasi.

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa pandangan politik di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai ideologi. Feith menyebutkan ada lima ideologi yang mempengaruhi, sedangkan Ir Soekarno menyebutkan ada tiga ideologi. Namun kesemua ideologi tersebut yaitu Tradisionalisme Jawa, nasionalisme radikal, komunisme dan sosialisme demokratis, serta nasionalisme, islamisme dan marxisme sebenarnya kesemuanya telah tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia saat ini yaitu Pancasila.

Tujuan Demokrasi Terpimpinj

Bicara tentang demokrasi tentunya menjadi suatu topik yang tidak akan ada habisnya. Mengapa begitu? Sebagian besar dari kita lahir dan tumbuh di tengah alam demokrasi Indonesia yang kental dengan budaya kerakyatan dan kegotongroyongannya yang merupakan ciri khas dari demokrasi Pancasila. Saat ini memang jenis demokrasi berdasarkan ideologi yang negara ini gunakan adalah demokrasi Pancasila. Namun, dari sejarah demokrasi di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa berbagai jenis demokrasi telah digunakan dalam dunia perpolitikan di Indonesia semenjak kemerdekaannya.

Di awal kemerdekaannya, Indonesia banyak terpengaruhi dengan negara-negara yang berbentuk liberal hingga digunakanlah ideologi liberal dalam demokrasinya. Dalam sejarah dunia perpolitikan Indonesia, jenis demokrasi ini biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Pada masa itu, parlemen alias perwakilan rakyat memiliki kuasa penuh terhadap penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Kuasa penuh tersebut terlihat dengan adanya mosi tidak percaya dari parlemen untuk pemerintah. Mosi tidak percaya merupakan suatu pernyataan resmi dan bulat dari parlemen bahwa mereka tidak percaya dan tidak puas dengan kinerja pemerintah sehingga parlemen dapat mencabut jabatan dan kuasa dari pemerintah. Sistem ini memang sangat mewakili suara rakyat jika pelaksanaan sistem ideal dan sebenar-benar pelaksanaan, tanpa ada penyelewengan kekuasaan dari oknum di dalam parlemen tersebut.

Sistem demokrasi yang menggantikan sistem demokrasi parlementer ialah sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi ini diberlakukan di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada periode 1959 hingga usai berlakunya, yaitu pada tahun 1966. Sejatinya artikel ini akan berfokus pada pembahasan tujuan demokrasi terpimpin di Indonesia. Namun, untuk memahami adanya demokrasi terpimpin tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami terlebih dahulu hal-hal yang melatarbelakangi munculnya demokrasi terpimpin.

Latar Belakang Munculnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Banyak kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi parlementer dan hal-hal tersebut menjadi alasan dijadikannya demokrasi terpimpin sebagai suatu bentuk pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia. Munculnya demokrasi terpimpin diinisiasi oleh Ir. Soekarno selaku presiden Indonesia pada masa itu. Adapun latar belakang beliau mengajukan sistem demokrasi terpimpin bagi penyelenggaraan kedaulatan rakyat Indonesia yaitu:

1. Muncul Banyak Pemberontakan

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi ketidakpuasan rakyat terhadap penyelenggaraan negara yang berujung pada pemberontakan di berbagai daerah. Dalam rentang waktu setelah kemerdekaan, Indonesia mendapat beberapa ancaman yang berasal dari dalam dan dari luar negeri. Dari luar negeri kita diserang oleh Belanda melalui agresi militernya, sedangkan di dalam negeri kita diusik dengan adanya pemberontakan PKI Madiun dan DI/TII. Hal tersebut menyebabkan stabilitas negara menjadi berkurang.

2. Sering Terjadi Pergantian Kabinet dalam Pemerintahan

Pada masa demokrasi terpimpin atau demokrasi liberal, terjadi setidaknya 7 kali pergantian kabinet. Hal tersebut disebabkan sistem multipartai dalam demokrasi parlementer sehingga konsekuensi logisnya adalah ketidakstabilan di tingkat pemerintahan yang berakibat buruk bagi seluruh sektor kehidupan bangsa ini. Setiap kabinet yang menjabat memang memiliki program kerja yang dirancang dan memiliki tujuan yang baik. Hanya saja dengan pergantian kabinet yang banyak tersebut, banyak program yang mangkrak dan menghabiskan APBN.

3. Kegagalan Badan Konstituante Menyusun UUD Baru

Berdasarkan sejarah (UUD), kita dapat mengetahui bahwa terjadi beberapa kali perubahan konstitusi pada negara ini. UUD yang pertama kali digunakan adalah UUD 1945, kemudian karena suatu sebab digantikan dengan UUD RIS dan diganti kembali dengan UUD Sementara 1950. Salah satu tugas utama pemerintahan demokrasi parlementer ialah membentuk UUD pengganti UUDS. Namun karena banyaknya  pergantian kabinet tersebut, terjadi kegagalan dalam hal pembentukan UUD baru. Ketiga hal di atas menjadi penyebab utama munculnya demokrasi terpimpin yang ditandai dengan pengesahan dekret presiden 5 Juli 1959. Isi utama dari dekret tersebut ialah pembubaran badan konstituante dan diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai konstitusi RI serta pembentukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Berbagai hal yang menjadi latar belakang munculnya demokrasi terpimpin di Indonesia juga menjadi fokus tujuan dari pelaksanaan demokrasi terpimpin itu sendiri. Demokrasi terpimpin yang dikonsep oleh Ir. Soekarno ialah suatu sistem demokrasi yang seluruh pengambilan keputusan, pemikiran atas permasalahan negara dan perancangan kebijakan publik memiliki pusat pengaturan tertinggi yaitu presiden selaku pemimpin negara, yang kala itu dijabat oleh Ir. Soekarno. Konsep ini dipaparkan oleh beliau pertama kali pada 10 November 1956. Idealnya, dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin terjadi perbaikan negara dapat terjadi secara berangsur-angsur selama pelaksanaannya sesuai dengan tujuan mulianya. Di bawah ini merupakan tujuan demokrasi terpimpin di Indonesia yang berusaha dicapai dalam rentang waktu 1959 hingga tahun 1966:

1. Mengembalikan Stabilitas Politik Nasional

Minimnya kestabilan politik nasional pada masa demokrasi parlementer menjadikan demokrasi terpimpin memiliki fokus utama untuk mengembalikan stabilitas politik nasional. Selama demokrasi parlementer, muncul banyak pemberontakan suatu golongan tertentu dan terganggunya kegiatan ekonomi serta tersendatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Semua hal tersebut tidak lain disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi dunia perpolitikan di Indonesia.

Dalam usahanya mengembalikan stabilitas politik nasional, Ir. Soekarno selaku presiden masa itu yang telah mengesahkan pelaksanaan demokrasi terpimpin mulai melancarkan usahanya dengan berbagai cara. Cara yang paling mencolok ialah dengan menjadikan dirinya sebagai pusat dari segala keputusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara Indonesia. Terdapat beberapa pembaharuan di bidang politik yang dilakukan selama masa demokrasi terpimpin, di antaranya yaitu:

• Menjadikan kedudukan presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan bersifat mutlak dalam penyelenggaraan negara.
• Membentuk MPRS (MPR Sementara) untuk membantu pemerintah dalam hal penyelenggaraan negara Indonesia.
• Mengeluarkan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 mengenai pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Ir. Sukarno sebagai presiden RI seumur hidup.
• Menjadikan pidato presiden dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai Garis Besar Haluan Negara. Hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
• Membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN Indonesia yang diajukan oleh Presiden Soekarno.
• Memasyarakatkan ajaran nasionalis, agama, dan komunis di tengah masyarakat untuk menghilangkan kesenjangan antar ideologi di Indonesia.
• Menjadikan pers sebagai alat pemerintah dalam hal penyiaran dan diatur di bawah departemen penerangan Republik Indonesia
• Melakukan perjuangan pembebasan Irian Barat dari Belanda. Ini merupakan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam rangka mengembalikan Irian ke wilayah Indonesia.
• Bergabung dengan organisasi revolusioner yang beranggotakan negara-negara baru berhaluan komunis yaitu NEFO (New Emerging Forces)
• Memberi doktrin politik mercusuar, yaitu doktrin politik yang menganggap negara sendiri ialah negara paling baik dan hebat di dunia.
• Membuat poros politik Jakarta-Peking yang dimaksudkan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme barat.
• Mengundurkan diri dari keanggotaan PBB karena adanya konflik luar negeri dengan negara tetangga yaitu Malaysia.

2. Menghilangkan Sisa-Sisa Warisan Demokrasi Parlementer

Pada masa demokrasi parlementer, banyak terjadi hal-hal yang menjadikan rakyat tidak nyaman. Begitupun halnya dengan Bung Karno. Sistem multipartai dalam demokrasi parlementer menjadikan konflik di antara partai yang berkuasa dan hal tersebut mengganggu stabilitas nasional dalam berbagai bidang. Sekali partai-partai ini berkonflik, maka sulit sekali untuk mendamaikan partai-partai yang berselisih. Munculnya dekret presiden pada 5 Juli 1959 disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia yang telah lama mendambakan stabilitas politik yang goyah di masa demokrasi parlementer. Sama halnya dengan rakyat, mahkamah agung juga memberikan pengakuan dan mendukung pelaksanaan dekret presiden. Demokrasi terpimpin muncul untuk menggantikan sistem multipartai dari demokrasi parlementer menjadi sistem kekuasaan penuh di tangan presiden.

Dengan memegang kekuasaan penuh, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, suatu hal yang bertolak belakang dengan sistem demokrasi parlementer dimana presiden hanyalah kepala negara yang hanya berurusan pada urusan protokoler negara Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer, sektor militer tidak memiliki kuasa di bidang politik. Namun setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin, pejabat-pejabat dari sektor militer memiliki peluang untuk bergabung di dalam dunia politik. Hal ini merupakan salah satu ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin memang tidak lagi dilaksanakan di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena banyaknya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin terhadap Pancasila. Namun kemunculannya dikarenakan niat baik dari presiden pertama RI, yaitu Ir. Soekarno untuk menjadikan kembali perdamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Namun memang kenyataan tidak selalu seindah cita-cita mulia. Dengan mempelajari sejarah demokrasi di Indonesia ini, kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi alam demokrasi di sekitar kita saat ini.

Itulah artikel mengenai tujuan demokrasi terpimpin di Indonesia yang dapat penulis sampaikan pada kesempatan ini. Semoga artikel ini dapat memperluas khazanah pengetahuan pembaca dan menjadikan pembaca semakin mencintai tanah air Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah & ( Latar Belakang – Pelaksanaan )

GuruPendidikan.Com – Sejarah Indonesia “1959-1966” merupakan masa dimana sistem “Demokrasi Terpimpin” sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.

Latar Belakang

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.

• Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
• Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
• Dari segi politik, Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 ialah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra dikalangan anggota konstituante.

Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966 yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno. Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno ialah kepemimpinan pada satu tangan saja yakni Presiden.

Tugas Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidakj setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil. Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena: pada masa Demokrasi parelementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).

Pelaksanaan Masa Demokrasi Terpimpin

• Kebebasan partai dibatasi.
• Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
• Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.
• Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS, DPAS, DPRGR dan Front Nasional.

Kehidupan Indonesia Di Masa Demokrasi Terpimpin

Pada 9 Juli 1959, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik pada 10 Juli 1959. Kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Tri Program yang meliputi:

(1) masalah-masalah sandang dan pangan,

(2) keamanan dalam negeri, dan

(3) pengembalian Irian Barat.

Kebijakan-kebijakan politik yang terdapat dalam infografis di atas tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti penetapan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hmm, kok bisa? Waktu itu masih bisa, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen, dan di Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Wah, kalau sekarang tentu nggak bisa yaa.

Selain itu, keberadaan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) juga menuai kontroversi. Kenapa? Tidak lain karena pembentukannya dibuat langsung oleh presiden, bahkan diketuai olehnya. Padahal seharusnya, badan seperti MPRS dipilih melalui Pemilu (Pemilihan Langsung).

Kehidupan Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin ini memicu terjadinya berbagai peristiwa penting. Peristiwa apa saja, bisa kamu cek di infografis di bawah ini ya, Squad!

Baca juga: 5 Bentuk Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Politik Luar Negeri

Kondisi ekonomi pada masa awal Demokrasi Terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara.

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

2. Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500 nilainya akan berubah menjadi Rp50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibekukan.

3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon). Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

4. Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

 

Pembangunan Kompleks Olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno merupakan proyek yang ambisius pada saat itu. (Sumber: sejarahri.com).

1. Larangan pedagang asing di luar ibukota daerah

Dalam bidang sosial, pada masa Demokrasi Terpimpin pernah terjadi konflik antar pedagang asing, terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia melarang warga negara asing (etnis Cina) bergerak dalam bidang usaha eceran diluar kota-kota besar.

2. Kerusuhan di Jakarta

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura.

Soekarno ketika masa Demokrasi Terpimpin (Sumber: qudsfata.com).

3. Konflik Lekra dengan Manikebu

Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) kelompok pendukung ajaran Nasakom sementara Manikebu (Manifesto Kebudayaan) adalah sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, namun tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah RI karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain H.B. Jassin dan Taufiq Ismail.

4. Pelarangan musik dan tarian ala Barat

Squad, sekarang kamu tentu bisa dengar berbagai musik dan menarikan berbagai tarian dengan bebas, ‘kan? Berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Koes Bersaudara (Koes Plus) juga pernah ditahan oleh pihak Kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan Barat berupa musik “rock and roll”, dansa ala “cha-cha”, musik pop.

Hidup di masa sekarang tentunya berbeda dengan kehidupan Indonesia di masa demokrasi terpimpin, ya. Jika di masa sekarang kita bisa hidup bebas, di masa itu pemerintah hampir “memasuki” semua aspek kehidupan. Kita harus bersyukur nih, Squad. Oh iya, kalau kamu mau diskusi tentang topik ini lewat RuangLes yang pastinya didampingi sama guru-guru yang handal.

Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan istilah bagi sebuah pemerintahan yang berlandaskan demokrasi otokrasi. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi terpimpin itu ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-asaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi seluruh kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom.

Konsep demokrasi terpimpin sendiri diumumkan oleh Presiden Soekarno pertama kali pada sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berdasarkan beberapa faktor yang mendukung munculnya demokrasi terpimpin, maka tercetuslah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi :

1. Tidak berlaku kembali UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950
2. Berlakunya kembali UUD (Undang-Undang Dasar) 1945
3. Dibubarkannya konstituante
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin yang berlandaskan sistem presidensil, terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar pemerintahan yaitu :

1. Presiden berkedudukan sebagai seorang Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan
2. Para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden

Kebijakan adanya demokrasi terpimpin tersebut yang membawa perubahan besar bagi dunia politik di Indonesia. Konfigurasi politik secara otomatis berubah dengan menekankan bahwa kekuasaan eksekutif itu mutlak kuat.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dominasi kekuasaan presiden

Dalam sistem demokrasi terpimpin menganut asas presidensil. Dimana Asas yang mengedepankan presiden sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin ini sejak Dekrit pada 5 Juli 1959, secara otomatis negara Indonesia berada di bawah perintah presiden Soekarno pada masa itu.

Hal inilah memicu munculnya kesenjangan peran dari wakil rakyat dan memengaruhi sistem kerja kabinet. Presiden yang memimpin segala pergerakan dalam pemerintahan sehingga dapat dengan mudah menyingkirkan peran-peran yang dianggap tidak sesuai dengan kehendaknya, terutama dalam bidang politik.

2. Peran Partai Politik Dibatasi

Dimana memudarnya sistem partai politik bagi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin yang mengakibatkan pudarnya peran parpol saat itu. Keberadaan partai politik bahkan tidak dilaksanakan untuk mengisi jabatan di dalam pemerintahan, melainkan untuk menjadi pendukung dari segala kebijakan yang diambil oleh presiden. Maka dapat diartikan peran partai politik hanya akan segaris dengan keputusan presiden tanpa adanya inovasi dalam pergerakan pemerintahan.

3. Peran Militer Semakin Kuat

Perkembangan militer di Indonesia pun dimanfaatkan sebagai benteng pertahanan yang sekaligus menjadi dwifungsi peran pemerintahan. Kekuatan Angkatan Bersenjata pada masa ini sangat memiliki kekuasaaan yang tinggi. Bahkan lembaga pemerintahan berada di bawah komando kemiliteran. Militer pun telah terlibat dalam pergolakan politik domestik karena adanya dwifungsi ABRI. Hal tersebut sudah terjadi sejak tahun 1958 yang menyebabkan perubahan signifikan bagi popularitas militer Indonesia.

Dengan diberlakukannya demokrasi terpimpin, secara otomatis lembaga pemerintahan seperti kursi DPR Gotong Royong (nama pada saat itu) dikuasai oleh militer. Masuknya beberapa anggota militer menjadi wakil rakyat pada tahun 1959 tersebut menjadikan mereka juga turut serta dalam partisipasi pemerintahan. beberapa peristiwa politik juga terjadi pada masa ini dan mengakibatkan militer menjadi kekuatan politik yang dominan di Indonesia.

4. Berkembangnya Paham Komunisme

Partai Komunis Indonesia pun mengalami perubahan dominan pada masa demokrasi terpimpin. Hal tersebut disebabkan dengan adanya hubungan timbal balik antara presiden Soekarno dengan PKI. Hubungan tersebut terjadi karena popularitas Soekarno yang sedang naik dimanfaatkan oleh pihak PKI sebagai daya tarik untuk memeroleh massa.

Dukungan ketika MPRS menobatkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup pun diberikan oleh pihak PKI. Dengan hubungan baik tersebut tidak heran jika paham komunis menjadi berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia.

5. Anti Kebebasan Pers

Pers pun berperan penting dalam sebuah negara sebagai penyalur aspirasi masyarakat untuk sistem politik yang jauh lebih baik. Namun, pada masa demokrasi terpimpin kebebasan mengemukakan pendapat bagi insan pers mulai dibatasi oleh oknum-oknum pendukung pemerintah dalam hal ini presiden yang berkuasa. Kebijakan itulah yang menyebabkan sebagian besar media yang biasanya memberitakan segala hal dengan terbuka mulai menutup diri bahkan tidak jarang beberapa surat kabar tidak berani beredar di masyarakat karena takut dicekal.

6. Sentralisasi Pihak Pusat

Pelaksanaan demokrasi terpimpin pun akhirnya mengalami penyimpangan dalam perkembangannya sehingga menimbulkan gesekan situasi politik di Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

a. Hak dasar sebagai warga negara Indonesia tidak dianggap dan tidak ada jaminan yang kuat didalamnya
b. Kebebasan berpendapat terutama oleh pers semakin dibatasi sehingga banyak media massa yang tidak berani menerbitkan pemikirannya
c. Sistem kepartaian yang tidak jelas kemana arahnya
d. Peran partai politik melemah seiring dengan kepentingan yang tidak sejalan
e. Adanya sentralisasi kekuasaan oleh pusat dan daerah
f. Pusat berkuasa sepenuhnya dalam sistem pemerintahan sehingga muncul kesenjangan

Penyimpangan yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi terpimpin menyebabkan adanya kesenjangan antara PKI dan kaum borjuis Indonesia. Keduanya berpengaruh besar dalam menekan pergerakan kaum buruh dan petani serta mengakibatkan peristiwa politik semakin memanas. Pendapatan ekspor menurun begitu juga dengan cadangan devisa yang membuat inflasi semakin tinggi sehingga memicu banyaknya demonstrasi.

Demokrasi terpimpin pun akhirnya diakhiri dengan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI yang kemudian memunculkan Supersemar oleh presiden Soekarno untuk dilaksanakan oleh Letjen Soeharto. Kemunculan Supersemar pun mengakibatkan adanya dualisme kepemimpinan yang pada akhirnya memaksa untuk menetapkan dan mengesahkan Supersemar sebagai bentuk perintah pemerintahan terbaru dengan diimpin oleh Letjen Soeharto sebagai Presiden.